Kepmen 100 2004 Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak)

Kepmen 1002004 Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak)

3 thoughts on “Kepmen 100 2004 Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak)”

  1. Dear Dab Penyo,

    Kami ingin bertanya tentang PKWT khususnya yang mengatur Batas dan atau Tenggang Waktu
    Pelaksanaan Pemberitahuan dan Penyampaian Tertulis dengan kondisi Masa Hubungan Kerja yang tidak diperpanjang,

    Jika melihat dari UUK & Kepmen 100/2004, disana tidak ada hal yang mengatur hal tsb,

    Jadi Payung Hukum apa yang mengatur Batas dan atau Tenggang Waktu Pelaksanaan
    Pemberitahuan & Penyampaian Tertulis dengan kondisi Masa Hubungan Kerja yang tidak
    diperpanjang?

    Sepengetahuan kami, dahulu ada Pasal 1603i KUHP yang mengatur Batas waktu
    pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja, yang berbunyi:
    “Dalam hal menghentikan hubungan kerja harus paling sedikit diindahkan tenggang-waktu
    yang lamanya satu bulan“.
    Apakah pasal tsb masih relevan digunakan sekarang ini setelah diberlakukannya UUK?

    Thanks,
    Nico

    1. salam solidaritas!!!
      dalam konteks proses advokasi dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi yang dapat dilakukan pekerja/ serikat pekerja, diantaranya : 1. Laporan pidana 2. Laporan perdata (perbuatan melawan hukum perdata yang mengakibatkan kerugian pada penggugat) 3. Laporan Ke KY (jika hakim yang tidak profesional dalam memeriksa dan memutus perkara) 4. Laporan / pengaduan ke KOMNAS HAM 5. Laporan ke KPK 6. Pengaduan ke OMBUDSMAN dan lain-lain.
      pesan yang ingin saya sampaikan bahwa apapun hukum positif yang berlaku di Indonesia bisa digunakan sebagai payung hukum. dalam kontek ini yang mengatur Batas dan atau Tenggang Waktu Pelaksanaan pemberitahuan & penyampaian tertulis dengan kondisi masa hubungan kerja yang tidak diperpanjang, dapat digunakan pasal 1603i KUHP yang mengatur batas waktu pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja, yang berbunyi: “dalam hal menghentikan hubungan kerja harus paling sedikit diindahkan tenggang-waktu
      yang lamanya satu bulan“. menjawab apakah pasal tsb masih relevan digunakan sekarang ini setelah diberlakukannya UUK? ya karena hal tersebut hukum positif di Indonesia.
      terimakasih, semoga bermanfaat.

  2. di perusahaan oil & gas di tempat saya bekerja sebagai security. Ada tiga bentuk security. 1,Security permanen yg langsung dari perusahan oil & gas. 2,Security PKWTT dan Security PKWT. Disini pasti terjadi ketinpangan atau kasarnya kesenjagan ekonomi. Di mana tugas dan tanggung jawab yg sama tapi gaji sangatlah jauh berbeda di tambah lagi fasilitas yg di sediakan. Untuk security pkwt mengapa harus di pkwt kan padahal kami sudah di pkwt kan selama 12 th dan sudah mengalami tiga bendera perusahaan outsourcing. Pertanyaanya. Apakah boleh perusahan induk tsb berbuat demikian?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s